"PERAN PANCASILA DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA"

"PERAN PANCASILA DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA"

DISUSUN OLEH:

Kelompok 6

Muhammad Farhan Evirzal(09021181520015)

Ayu Lestari                          (09021181520021)

Achi Aprilia A                     (09021181520023)

Ari Susanto                         (09021181520127)

Tri Kurnia Sari                             (09021281520105)

Rizqi Septian Dwinanda     (09021281520109)

Agusti Kurniawan              (09021281520117)

Jurusan/Fakultas:  Teknik Informatika A/Fasilkom

Dosen Pengampuh: Dr.Ir.H.Darmawi, MT, MT

MPK 5 (09.50 – 11.30)

 

A.   Esensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Indonesia adalah sebuah negara merdeka yang melalui proses perjuangan panjang, berperang dengan senjata maupun strategi untuk merebut kebebasan dari kekangan Belanda selama ratusan tahun, hingga terbentuk suatu ideologi sebagai landasan pertahanan Indonesia, yakni Pancasila. Sebagai ideologi atau gagasan maupun pemikiran utama bagi Indonesia merdeka, Pancasila yang mengandung nilai kebangsaan, ketuhanan, mufakat, kesejahteraan, dan internasionalisme seperti yang dikemukakan oleh Ir.Soekarno, tentu bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia sehingga mampu menciptakan negeri yang damai dan tanpa perpecahan antar sesama.

Persatuan dan semangat untuk meraih kebebasan diantara rakyat Indonesia semakin meningkat berkat adanya penindasan oleh kapitalisme dan feodalisme yang mengambil secara paksa seluruh hak milik rakyat Indonesia dan mengeksploitasi segala sumber daya alam yang Indonesia miliki. Dengan adanya perlawanan yang disertai dengan eratnya persatuan maka tidak ada permasalahan yang tidak dapat diatasi, baik secara fisik maupun secara pemikiran seperti musyawarah untuk menuju suatu mufakat. Hal ini juga ditekankan oleh Drs. Mohammad Hatta, terutama dalam menyikapi adanya kapitalisme, liberalisme, dan kolonialisme di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal pokok dan pedoman bagi hidup seluruh rakyat Indonesia karena semua sila tersebut sudah mencakup segala aspek kehidupan.

B.    Politik Luar Negeri Indonesia.

Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Indonesia menolak mengaitkan diri pada salah satu kubu yang bertikai antara blok barat dan blok timur. Politik dan sikap Indonesia dilandaskan pada kemerdekaan dan usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Mohammad Hatta lalu mencetuskan politik Bebas-Aktif.

·         Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

·         Bebas berarti kebebasan untuk menentukan sikap apapun yang berdasarkan atas ideologi Pancasila dan UUD 1945.

·         Aktif berarti dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya dilakukan dengan komitmen secara aktif.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan politik luar negeri adalah Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Keputusan Presiden.

Tujuan Politik luar negeri yang dirumuskan Hatta adalah:

·         Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara

·         Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat

·         Meningkatkan perdamaian internasional

·         Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita Pancasila

Tujuan yang dinyatakan dalam GBHN tahun 1998 yaitu “Hubungan luar negeri dilandasi prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional untuk kepentingan pembangunan di segala bidang dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

C.   Peranan Idiologi Pancasila sebagai landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Pancasila merupakan falsafah Negara yang artinya menjadi dasar undang-undang. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa, oleh sebab itu nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sebagai ajaran falsafah, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan yang Maha Pencipta yang merupakan asas Fundamental yang mencerminkan identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang religius. Sejak lahirnya Pancasila sebagai falsafah nasional modern pancasila sudah dinyatakan sebagai milik seluruh bangsa Indonesia. Dimana setiap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Begitupun politik luar negeri Indonesia harus berlandaskan dengan Pancasila. Harus selalu berpegang teguh dalam menjalankan politik luar negeri yang memuat etika dan moral berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Jadi Pancasila harus tercermin dalam segala bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan

     Lima butir pancasila tersebut ialah :

1. Ketuhanan yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut memiliki makna yang sangat luas khususnya bagi implementasi Pancasila dalam politik luar negeri Indonesia. Berikut adalah kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia :

1. Ketuhanan yang maha esa yang memiliki makna

·        Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil danberadab.

·        Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup

·        Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan .agama dan kepercayaan masing-masing

·        Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

Banyak sekali kebijakkan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam politik luar negerinya yang berhubungan dengan hal kepercayaan atau agama. Implementasinya dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu tergabungnya Indonesia dalam organisasi Konferensi Islam yang mana organisasi ini terbentuk karena Tindakan dari Zionis yang membakar Masjidil Aqso di yerussalem karena melukai umat islam mengingat penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama islam dan Indonesia juga menjadi tuan rumah dan pemrakarsa Konferensi Internasional Ulama sedunia pada bulan April 2007 di Bogor. Disini para ulama sedunia menyuarakan penghentian kekerasan di Irak, Lebanon dan Palestina. Pertemuan itu mengeluarkan pernyataan agar Amerika Serikat tidak menjadi pemecah-belah umat Islam di Timur Tengah yang ditenggarai para ulama sebagai alasan tidak terselesaikannya perdamaian di dunia Arab. Keaktifan Indonesia dalam dialog antar agama baik domestic maupun internasional menandakan Indonesia mengupayakan agar terciptanya toleransi antar umat beragama.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab :

·        Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia

·        Saling mencintai sesama manusia

·        Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

·        Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Sila ini sangat berkaitan sekali dengan Penegakan HAM banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam politik luar negeri yaitu telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak ekonomi sosial dan budaya dan Konvenan internasional tentang hak Sipil dan politik. Kemudian, kepercayaan Internasional kepada Indonesia menjadikan Indonesia sebagai ketua Komisi HAM tahun 2006 dan terpilih kembali menjadi Dewan HAM dalam periode satu tahun 2006-2007 dan membantu rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaanya, mengirim pasukan perdamaian di Kongo.

3. Persatuan Indonesia

·        Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuanbangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

·        Membina rasa persatuan dan kesatuan

Ini sangat berkaitan sekali dengan Politik bebas aktif karena dengan adanya politik bebas aktif sendiri Indonesia bebas untuk berteman dengan Negara manapun dan aktif dalam menjaga perdamaian agar terciptanya persatuan antara Negara-negara. Contoh nyatanya ialah berdirinya Asean dan gerakan Non Blok karena adanya rasa kebersamaan dan persatuan diantara negara-negara yang pernah terjajah

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat KebijaksanaanDalam Permusyawaratan/Perwakilan

·        Mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan  yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri

·        Berembuk atau bermusyawarah sampai mencapaikonsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan

·        Tidak memaksakan kehendak kepada Negara lain

·        Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

Setiap kebijakan luar negeri Indonesia harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum adanya keputusan final agar tercapainya mufakat.dilakukannya musyawarah agar semua pihak mengetahui dan tidak ada yang dirugikan. Contohnya ialah ketika terjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia sebelum dibawa ke mahkamah internasional terlebih dahulu dilakukan perundingan dalam menyelesaikan sengketa. Dan ketika kasus ini dimenangkan Malaysia, Indonesia menerima keputusan bahwa sipadan dan ligitan milik Malaysia Indonesia menghormati hasil dari sebuah keputusan dan tidak memaksakan kehendaknya.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

·        Bersikap adil terhadap sesama

·        Tidak membeda-bedakan rakyat

·        Menjunjung tinggi prinsip persamaan hokum

·        Mengakomodasikan kepentingan rakyat Indonesia ke dunia internasional dan hasilnya harus dirasakan secara adil untuk rakyat Indonesia.

Setiap kebijakan luar negeri Indonesia harus mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pihak-pihak tertentu. Harus adil dimana tidak ada perbedaan-perbedaan. Kebijakan luar negeri yang di keluarkan memang berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

Contoh : impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia dari Negara Thailand. Hal itu dilakukan karena stok cadangan beras tidak bisa mencukupi konsumsi nasional.hal ini bisa menggangu ketahanan pangan bila tidak mengimpor. Kebijakan ini sudah cukup adil karena guna menjaga harga beras agar stabil.

D.    Kesimpulan

Landasan politik luar Negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. yang dalam wujudnya dilaksanakan dalam konsep Politik Luar Negeri Babas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak berpihak pada negara-negara yang tergabung dalam bipolar yakni blok Barat dibawah komando negara AS dan blok Timur dibawah komando Negara Unisoviet. Sedangkan pengertian aktif artinya aktif dalam rangka melaksanakan misi PBB dalam membantu negara-negara yang dilanda konflik atau musibah kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam dan perang.